Dalam Kondisi Seok, Berbagai Upaya Pemerintah Majukan Pertanian Agar Berkembang Secara TSM

0

Jakarta, Agriculturenews.id – Ahli pertanian Profesor Dr. Dwi Andreas Santosa dalam sebuah artikel yang dimuat di salah satu media massa Investor Daily (12 Januari 2015), memberikan kritik tajam soal pembangunan pertanian Indonesia.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang membuat kondisi pertanian memburuk, antara lain, mental petani yang masih selalu dalam ketakutan meningkatkan produksi karena pemerintah tidak memberikan jaminan pasar; kondisi cuaca, kekeringan, el nuno dan lain-lain; keterlambatan benih dan pupuk tiba di petani; dan permainan mafia impor pangan.

Mengenai cuana ini, dilaporkan saat ini tengah melanda 7 provinsi. Pelaksana Harian Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo menyebut, provinsi itu meliputi wilayah, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, dan yang terparah adalah NTT. “Di NTT kekeringanannya cukup banyak, itu ada di 848 desa totalnya,” kata Agus di Gedung BNPB, di Jakarta.

Musim kemarau yang telah berlangsung empat bulan terakhir ini juga mengakibatkan 374 desa yang tersebar di 171 kecamatan di 20 kota dan kabupaten di Jawa Barat mengalami kekeringan. Selain menyebabkan masyarakat kesulitan air bersih, kemarau juga mengakibatkan 20.621,58 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Budi Budiman mengatakan, 20 kabupaten dan kota yang terdampak kekeringan itu adalah Kabupaten Bekasi, Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Karawang, Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Kemudian Kabupaten Sumedang, Bandung, Purwakarta, Subang, Kota/Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, dan Garut. Warga terdampak kekeringan sebanyak 166.957 kepala keluarga (KK).

Belum lagi nilai tukar petani (NTP) tingkat nasional mengalami penurunan 2,28% atau berada pada angka 102,33. Hal ini menunjukkan daya beli petani mengalami penurunan. Angka tersebut merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. Sri Yulani Adam, Staf Fungsional Statistik Ahli Pertama menyampaikan bahwa penyebab terjadinya penurunan nilai tukar petani dikarenakan nilai indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0.15%, jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks nilai harga yang dibayar petani (Ib) yakni sebesar 0,43%.

Didorong Berkembang Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Dalam kondisi terseok-seok seperti itu, ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyejahterakan petani adalah dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu juga bantuan benih padi, jagung pakan, jagung manis, kedelai, bawang putih, kangkung dan cabai rawit, bibit manggis, alpukat, kopi, bibit ayam (DOC) plus kandang, obat-obatan dan pakan, bantuan juga anak ayam serta kambing. Selain itu, bantuan berupa green house dan alat mesin pertanian meliputi power tresher, cultivator, traktor dan motor roda tiga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pada kegiatan penyusunan program anggaran 2020, akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM) pertanian. Adapun program-program prioritas tersebut antara lain optimalisasi lahan rawa di lima provinsi, pengembangan dan budidaya sapi Belgian Blue, pemberian 500 juta bibit (Bun500), mekanisasi pertanian, dan pengembangan biodisel B100.

Memahami kondisi tersebut, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia perlu dimaksimalkan. Dia ingin mendorong agar sektor tersebut berkembang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Istilah TSM tidak hanya populer dikaitkan dengan isu politik belakang ini. Tetapi kita bisa terapkan itu dalam membangun sektor pertanian khususnya dalam menjaga ketahanan pangan bagi penduduk negeri ini,” kata Syahrul di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Menurut dia, cikal bakal TSM pertanian ini pernah ia garap saat memimpin di Sulawesi Selatan. Sebab kala itu, tak ada pilihan selain memajukan sektor pertanian dengan cara TSM. Pasalnya, produk pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak, dan di situ negara harus hadir.

Syahrul menyebut, dahulu dirinya menggerakkan pemerintah provinsi Sulsel menjalankan semua potensi. Dari pusat provinsi hingga ke daerah. Bahkan dirinya paling sering melobi pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasarana pertanian.

Sementara sistematis, Syahrul menyebut ada upaya untuk menyusun pengembangan sektor pertanian dari perencanaan jangka pendek, menengah hingga panjang. Pemerintah Sulsel, tutur dia, memiliki zonasi atau perwilayah komoditas sebagai bagian dari rencana jangka panjang termasuk pembangunan infrastrukturnya. “Tetapi, pada yang sama kita juga responsif terhadap kebutuhan pasar,” kata dia, seperti dikutib medcom.id, Senin (5/8/19).

Artinya, proses sistematis juga menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sehingga komoditas yang dihasilkan juga ludes terserap. Sementara masif, yakni menyangkut totalitas Pemprov Sulsel pimpinan Syahrul. Semua program diturunkan ke bawah menjadi gerakan rakyat yang sifatnya masif. Pembangunan pertanian, kata dia, dilakukan secara merata di seluruh wilayah Sulsel.

“Komoditasnya meliputi segala jenis tanaman pangan dan hortukultural, komoditas perkebunan, ternak besar, kecil hingga unggas, perikanan air tawar, payau hingga budidyah laut termasuk berbagai jenis rumput laut,” ungkap dia. Hal ini diyakini bisa diterapkan secara nasional. Sebab secara geografis, kondisi di Sulsel mayoritas sama dengan wilayah lain.

Partisipasi Perguruan Tinggi Riset

Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh perguruan tinggi. Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso menyebut, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk melakukan riset. Namun hasil riset dan inovasi itu wajib diimplementasikan di lapangan.

Buwas, sapaannya, mencontohkan perguruan tinggi dapat membuat penemuan bibit jenis baru. “Kalau bibit unggulan ini kalau tidak direalisasikan di lapangan tidak ada manfaatnya,” kata Buwas saat menghadiri panen perdana sawah Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Kabupaten Sukoharjo, Jumat, 21 Juni 2019.

Selain itu, perguruan tinggi juga mencetak sarjana-sarjana yang dapat memajukan pertanian. “Penyuluhan itu harus dimulai dari perguruan tinggi untuk menerapkan ilmunya,” kata dia.

Namun menurut Buwas, sangat disayangkan banyak sarjana pertanian yang kini tidak bekerja sesuai bidangnya. Buwas menilai hal itu merupakan hal yang wajar. “Bukan salah dia, bukan salah perguruan tinggi. Dia manusia juga, butuh mata pencaharian. Jangan salahkan siapapun,” kata dia.

Kondisi itu, menurutnya diakibatkan karena pertanian Indonesia yang belum maju. Dia mengajak berbagai pihak untuk bersinergi membangun industri pertanian. Buwas menilai, negara yang kuat ialah negara yang dapat mengatasi masalah pangan. “Kita negara agraris, jangan malah berbalik ingin menjadi negara industri, kecuali industri pangan,” katanya.

Industri pangan, kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu, bisa menumbuhkan perekonomian jika bahan-bahan bakunya berasal dari petani dalam negeri. “Dengan ini kita bisa berswasembada pangan,” tutupnya.

Penerapan Industri Pertanian

Dalam penerapan industri pertanian tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan transformasi teknologi pertanian dari tradisional ke modern tidak hanya membantu Indonesia bersaing dengan negara lain, tetapi juga berkontribusi dalam menekan inflasi.

Amran menjabarkan laju inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di 2017. “Kami melakukan transformasi sejak awal, dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Ternyata memberikan dampak positif sangat bagus. Bahwa inflasi kita turun luar biasa,” ujar Amran usai menggelar halalbihalal di Gedung Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2019.

Pada pemanfaatan teknologi pertanian modern, Amran mengatakan hal tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Dia menjabarkan target yang diberikan pemerintah sebesar 3,5 persen. Namun, yang berhasil dicapai adalah 3,7 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here