Kasus Tengku Munirwan, Pentingnya Sertifikat Benih untuk Lindungi Hak dan Kepentingan Petani

0

Jakarta, Agriculturenews.id – Baru-baru ini beredar kasus seorang petani bernama Tengku Munirwan, ia sekaligus Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan memperdagangkan dan menyalurkan produk benih padi IF8 yang belum mengantongi sertifikat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Zulfikar Muhammad, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh selaku pendamping hukum Tengku Munirwan mengatakan kliennya ditahan dalam posisinya sebagai Direktur PT Bumades Nisami, badan usaha yang didirikan masyarakat desa Meunasah Rayeuk untuk mendorong sektor pertanian di desanya.

Salah satu produk unggulan dari Bumades Nisami adalah benih padi IF8 yang dikembangkan Tengku Munirwan dengan kelompok tani di desanya, dari benih padi bantuan dari pemerintah Aceh yang diberikan secara cuma-cuma.

Zulfikar menegaskan kasus yang menjerat kliennya juga cacat secara hukum karena pasal yang digunakan yakni UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman bertentangan dengan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang diterbitkan tahun 2001.

Sementara itu, Tengku Munirwan mengaku dirinya hanya korban dari sistem komunikasi yang buruk dan aturan yang tumpang tindih di antara lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Pedesaan dan Kementerian Pertanian.

Ia mengaku dirinya hanya menjalankan program Kementerian Pedesaan (Kemendes) yang di sisi lain ternyata dinilai melanggar aturan oleh Kemnterian pertanian. “Saya hanya jalankan program dari Kementerian Desa yakni Bumades, tapi saya tidak tahu ada aturan lain dari Menteri Pertanian,” sebagaimana dikutib dari laman Tempo.co, Jakarta, Rabu (01/8/19).

Kementan Terjunkan Tim Khsusu

Kementerian Pertanian telah menurunkan tim untuk menelusuri padi varietas IF8 yang diklaim mempunyai produktivitas tinggi dan banyak tersebar di Provinsi Aceh.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, saat mendapat laporan ada varietas padi IF8 yang mempunyai produtivitas tinggi, langsung meminta Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Periijinan Pertanian (PPVT-PP) untuk melihat langsung varietas tersebut.

“Kami telah turunkan tim ke lapangan untuk cek varietas padi IF8 tersebut. Bahkan tim kami langsung membawa formulir untuk pendaftaran varietas tersebut. Karena laporannya yang menghasilkan petani kecil, kami iba dan memberangkatkan malam itu juga ke lapangan,” katanya di Jakarta.

Namun Amran mengaku heran, ternyata varietas tersebut dihasilkan bukan oleh petani kecil, tapi pedagang kaya, bahkan seorang direktur perusahaan yang omsetnya mencapai Rp 7 miliar. “Jangan mengatasnamakan petani kemudian bebas mengedarkan benih yang belum tersertifikasi,” katanya.

Karena belum tersertifikasi, Amran menegaskan, secara prosedural varietas tersebut belum boleh dipasarkan. Sebab dikhawatirkan benih tersebut membawa penyakit yang dampaknya bisa menular ke tanaman padi lainnya. “Kerugian untuk memberantas hama penyakit sangat besar. Kita bisa belajar dari negara Afrika yang pernah terserang hama penyakit karena beredarnya benih tidak bersertfikat,” tegasnya.

Kementan sangat ketat dalam peredaran benih tanaman pangan. Apalagi pemerintah kini tengah menggenjot produksi pangan. Karena itu setiap benih yang beredar di lapangan harus mendapat ijin dan sertifikat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian. “Ini kan (benih IF8) belum terdaftar,” ujarnya, seperti dilansir dari Republika.co.id.

Pentingnya Mendaftarkan Varietas Baru

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan varietas baru. Salah satunya dengan adanya OSS (Online Single Submission). Seperti diketahui  melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem perizinan online ini terintegasi OSS yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM.

Sehubungan dengan kasus penahanan oknum petani (dan pengusaha) engku Munirwan, asal Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Aceh, yang ditahan polisi karena diduga menjual bibit padi tanpa label atau sertifikat tersebut, Kementan melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, Erizal Jamil menyatakan, tindakan penahanan terhadap Munirwan selaku Direktur Utama PT Bumides Nisami Indonesia sesuai informasi resmi pihak kepolisian.

“Perusahaan ini menjualbelikan benih tanpa label dan sertifikat benih. Skala produksinya juga sudah bukan untuk komunitas, tapi sudah skala besar dengan omzet miliaran,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Erizal menegaskan kepala desa tersebut merangkap sebagai pengusaha, mengambil keuntungan dari usaha tersebut, dan tidak ada kontribusi untuk desa. Menurutnya, apa yang telah dilakukan pihak lepolisian sudah tepat sebagai upaya penegakan undang-undang. Kewajiban mendaftarkan temuan benih dan sertifikasi adalah upaya pemerintah menjamin kualitas benih bermutu.

“Seyogyanya sebagai juga aparat pemerintah, beliau juga memberi contoh kepatuhan hukum. Tidak hanya berjualan. Apalagi perusahaannya juga bukan BUMDES seperti yang diberitakan. Murni swasta. Bagaimana bila suatu saat terjadi wabah penyakit akibat pemuliaan tanaman yang tidak terkontrol pemerintah? Siapa yang akan menanggung? Tentu petani yang akan sangat dirugikan,” tegas Erizal.

Erizal menambahkan, benih yang tidak tersertifikasi sangat rentan terhadap pemalsuan benih, dan pemerintah tidak ingin petani menanggung resiko kerugian mereka akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan bagi petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.

“Kami sering mendapat keluhan petani merugi karena benih yang ditanam ternyata palsu atau tidak menghasilkan produksi seperti yang dipromosikan. Ini masih sering terjadi. Kasihan petani, mereka telah mengeluarkan banyak modal dan tenaga buat bertani, harus kita lindungi dari oknum jahat,” tutupnya.

Erizal Jamal juga menegaskan dalam mengedarkan benih padi, pihaknya tidak akan main-main atau sembarangan. Pasalnya, benih merupakan fondasi pertanian sehingga diatur ketat oleh aturan main. “Ingat, benih itu sumber teknologi, terutama terkait peningkatan produktivitas,” katanya.

Peredaran pelepasan benih tanpa ijin beresiko bisa merugikan petani dan membahayakan. Dikhawatirkan kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit secara masif dan luas tanpa bisa dikendalikan. “Bisa berdampak yang luar biasa bagi masalah pangan kita,” ujarnya.

Erizal mengingatkan, banyak negara yang merasakan dampak negatif dari pengedaran benih sembarangan tersebut, yakni kesulitan mengatasi wabah hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pangan.

Untuk itu, perlu penanganan yang cermat terhadap kasus peredaran benih IF8. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Contohnya, wabah hama ulat grayak yang menyerang tanaman pangan pokok secara meluas di Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, bahkan Malawi, Mozambik dan Namibia, karena masuknya benih berpenyakit.

“Kami himbau kepada petani pemulia tanaman, untuk segera mendaftarkan proses pelepasan varietas benihnya ke PVTPP secara online, kami welcome siap melayani dan disediakan desk untuk konsultasi langsung,” ujarnya.

Erizal juga mengatakan, di Indonesia terdapat banyak varietas padi unggul baru sudah dilepas dengan potensi produktivitas tinggi. Misalnya Inpari 30 sebesar 9,6 ton/ha, Inpari 42 sebesar 10,6 ton/ha, IPB-4S sebesar 10.5 ton/ha, IPB-3S sebesar 13,4 ton/ha, Inpago 12 Agritan sebesar 10,2 ton/ha, Mustajab Agritan sebesar 10,86 ton/ha, Pamelen sebesar 11.91 ton/ha dan Cakra Buana Agritan sebesar 10,2 ton/ha. Ada lagi, benih padi Pajajaran Agritan yang produktivitasnya 11 ton/ha dan Siliwangi Agritan sebesar 10,7 ton/ha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here