Pedesaan dan Pengelolaan Dana Desa

0
Ketua Umum KUP Suta Nusantara Dadung Hari Setyo.

Oleh : Dadung Hari Setyo
Ketua Umum KUP Suta Nusantara
.

Sungguh telah menjadi keprihatinan kita, bahwa saat ini kepala desa yang terjerat masalah hukum dari penyelewengan dana desa sudah seribuan orang, belum termasuk aparat desa yang juga ikut terlibat. Sejak awal kondisi ini sebenarnya sudah dapat diprediksi, bahwa dana desa yang diturunkan kepala desa akan mengalami banyak kesulitan, untuk dapat digunakan sesuai dengan petunjuk yang tepat atau sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan, akan menimbukan persoalan-persoalan bagi para kepala desa dan aparatnya. Dugaan tersebut, kini menjadi kenyataan, mereka harus berusan dengan hukum dan tidak menutup kemunkinan akan berujung di balik jeruji prodeo.

Mengapa ada banyak dan kemungkinan bertambah lagi kepala desa yang terjerat hukum bahkan sudah ada yang mendekam di penjara? Mungkin bagi kita yang tinggal di perkotaan tidak akan bisa membayangkan problematika pedesaan yang begitu komplek. Masalahnya yang pertama adalah kompetensi sumber daya manusia di desa yang sangat rendah dibanding masyarakat perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya informasi yang dapat diterima masyarakat desa serta sulitnya masyarakat desa berkomunikasi dengan masyarakat di luar pedesaan.

Kondisi tersebut, kemudian menyebabkan masyarakat desa seperti masyarakat terasing, karena selalu tertinggal dari akses informasi yang ter-up to date- dan komunikasi. Sehingga, kosekuensi lebih lanjut dari minimnya informasi dan komunikasi maka ketrampilan atau life skill masyarakat desa tidak meningkat dan tidak daya saing kemampuan kerjanya dengan masyarakat di luar desa atau masyarakat pendatang di desa tersebut.

Disinilah masalah berkembang dengan dasar meningkatkan kebutuhan hidup di desa banyak masyarakat desa yang menggadaikan dan bahkan menjual asetnya kepada pemilik modal. Akhirnya, masyarakat desa pun tidak punya pilihan pekerjaan dan menjadi buruh di tingkat desa, karena ke kota pun akan bernasib sama, yakni menjadi buruh industri atau rumah tangga. Kenyataan banyak kita temui saat ini, banyak aset-aset di desa sudah dimiliki oleh pemilik modal yang kebanyakan dari masyarakat perkotaan.

Masalah yang kedua adalah rendahnya masyarakat desa dalam merespon kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan dalam membangun pedesaan. Hal ini dikarenakan rendahnya sikap kemandirian masyarakat dan lambatnya beradaptasi dengan kemajuan serta perubahan sosial, sehingga lebih lanjut masyarakat desa lemah dalam membuat keputusan-keputusan untuk dirinya. Ketidak percayaan diri pun muncul seperti minder dan kurang dalam berinteraksi secara sosial serta bersikap tertutup dengan dunia luar desanya.

Di samping itu, terdapat persoalan eksternal sebagai dampak negatif atas perubahan sosial yang banyak permunculan, seperti patogis masyarakat desa, seperti kejahatan dan kerawanan dan masalah sosial menjadi nyata. Bahkan lebih mirisnya lagi, jaringan narkoba kini telah masuk hingga ke pedesaan.

Terkait dengan sejumlah persoalan tersebut, selayaknya kita semua harus benar-benar bijak melihat potensi pedesaan yang sebenarnya. Jangan sampai menambah keruwetan, yang kemudian meningkatkan kompleksitas problematika di pedesaan.

Kepala Desa Sebagai Pemimpin Rakyat di Tingkat Desa

Kepala desa (Kades) adalah pemimpin di tingkat desa yang dipilih langsung oleh rakyat, jauh sebelum pemilu secara langsung di Indonesia diterapkan. Pemilihan kades sudah berjalan lebih dulu. Artinya, kita sebenarnya banyak belajar berdemokrasi di tingkat desa, dan kalau boleh dibilang desa adalah soko guru berdemokrasi dan gotong royong di Indonesia. Karena itu, keberadaan pemimpin di tingkat desa dam aparat serta masyarakatnya harus dapat dilindungi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik dan progresif, bukan sebaliknya menjadi sapi perahan pihak pihak tertentu.

Dana Desa Madu Atau Racun

Dewasa ini desa telah menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat. Dana desa yang cukup besar akan banyak diturunkan di desa sebagai bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk membangun desa, agar multi akses desa terbuka sehingga bisa lebih maju dan tidak menjadi daerah tertinggal.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, bahwa dana desa masih dinikmati para elit desa, termasuk komentar Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo dan beberapa Menteri Kabinet Jokowi lainnya di sejumlah media, mengisyaratkan bahwa begitu pentingnya pembangunan di desa. Namun, untuk mencapai kesuksesan pembangunan pedesaan tidaklah cukup dengan kebijakan-kebijakan yang mengedapankan aspek penyerapan keuangan di lembaga pedesaan semata, akan tetapi aspek kompetensi sumber daya masyarakat desa dalam mengelolah potensi sumber daya alam harus lebih diutamakan.

Kita harus melihat kompetensi kelompok masyarakat yang mampu berswadaya dan berswakarsa di desa. Maksudnya adalah kesuksesan membangun desa bukan ditentukan oleh besarnya dana desa yang diberikan kepada lembaga pedesaan, akan tetapi sumberdaya masyarakat dan alamnya yang perlu ditingkatkan.

Disinlah kami melihat belum cukup mewadahi apabila Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Kementerian Sosial saja yang tergerak secara strategis untuk membangun pedesaan. Namun, peranan Kementerian Pertanian, Kehutanan, Perdagangan dan Kementerian UMKM dan Koperasi serta kementrian yang lain juga harus bekerja serius dan bersama-sama dalam menyukseskan komitmen Presiden Jokowi serta terwujudnya percepatan pembangunan, bertumbuh kembang dan pemerataan ekonomi yang berkesejahteraan.

Terkait dana desa yang cukup besar saat ini, banyak disikapi oleh kepala desa dan aparat serta masyarakatnya, satu pihak dana desa dipahami sebagai bantuan yang bersifat swakelola di tingkat pedesaan. Di pihak lain dana desa dipahami sebagai bantuan sosial pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Disinilah dibutuhkan kompetensi desa dalam menggunakan dana tersebut, walaupun saat ini belum ada standarisasi kompetensi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa dengan dana itu. Alhasil, para kepala desa melihat satu sisi sebagai madu untuk membangun desa, banyak kepala desa yang semangat dan kegairahannya meningkat karena dana desa tersebut. Namun, di sisi lain dana desa itu menjadi racun karena banyak kepala desa salah dalam penggunaannya sehingga berurusan dengan hukum dan mengantarkan ke penjara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here